Facebook Instagram X Youtube
Sabtu, September 26, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Google search engine

Gubernur Meki Nawipa Buka Rapimprov II Kadin Papua Tengah Tahun 2026 di Nabire

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H., secara resmi membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) II Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Tengah Tahun 2026.

Acara tersebut berlangsung di Gedung Guest House, Jl. Merdeka, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, pada Kamis (24/9/2026) pagi. Sebanyak kurang lebih 80 peserta dan tamu undangan menghadiri kegiatan ini.

Rangkaian acara dimulai pada pukul 09.00 WIT dengan registrasi peserta. Memasuki pukul 11.03 WIT, seluruh hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian melanjutkannya dengan Hymne dan Mars Kadin pada pukul 11.05 WIT. Pembacaan doa pada pukul 11.13 WIT menjadi penutup sesi pembuka sebelum memasuki agenda penyampaian laporan dan sambutan.

Pada pukul 11.17 WIT, Ketua Panitia menyampaikan laporan pelaksanaannya. Ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada seluruh panitia dan pihak terkait yang telah bekerja keras, menyumbangkan tenaga, waktu, serta pikiran. Ia menegaskan bahwa kerja sama dan kekompakan tim menjadi kunci utama sehingga kegiatan Rapimprov II ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai rencana.

Selanjutnya, pada pukul 11.21 WIT, Ketua Kadin Provinsi Papua Tengah memberikan sambutan. Ia menjelaskan bahwa Rapimprov II ini melanjutkan agenda sebelumnya yang telah sukses terselenggara di Timika.

Melalui forum ini, Kadin Papua Tengah bertujuan membangun kesepakatan bersama para pelaku usaha dalam menyusun program kerja prioritas untuk tahun 2027. Ke depan, Kadin Papua Tengah berkomitmen turun langsung ke lapangan guna menyerap aspirasi serta memetakan kendala nyata yang para pelaku usaha hadapi.

Perwakilan Kadin Pusat turut memberikan arahan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada pukul 11.28 WIT. Ia menyoroti momen penting peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Kadin Indonesia serta menyambut positif dukungan DPR RI dalam sidang paripurna dua hari sebelumnya. Dalam arahannya, Kadin Pusat menekankan bahwa arus investasi dan perkembangan teknologi tidak boleh terpusat di Jakarta saja, melainkan harus menjangkau seluruh daerah.

Ia mengimbau Kadin Papua Tengah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah serta membuka akses pasar dan pembiayaan seluas-luasnya bagi pelaku UMKM.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H., memberikan sambutan utama sekaligus membuka secara resmi Rapimprov II pada pukul 11.35 WIT. Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah memandang Kadin sebagai mitra strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Beliau meminta Kadin merumuskan satu hingga tiga program prioritas yang berfokus pada peningkatan investasi, pemberdayaan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, Gubernur Meki Nawipa mendorong Kadin Papua Tengah untuk aktif bersosialisasi hingga ke tingkat kampung. Ia mengingatkan pentingnya mengedukasi masyarakat agar memandang tanah ulayat sebagai aset jangka panjang melalui pola kerja sama atau sewa, bukan sekadar dijual lepas.

Langkah ini bertujuan untuk menjaga aset masyarakat sekaligus mendorong iklim investasi yang berkelanjutan.

Sesi pembukaan Rapimprov II Kadin Papua Tengah ditutup dengan penyerahan cendera mata pada pukul 11.57 WIT dan sesi foto bersama seluruh jajaran pada pukul 12.00 WIT. Seluruh rangkaian acara pembukaan resmi berakhir pada pukul 12.05 WIT dalam keadaan tertib dan lancar.

(Caca)

Korem Nabire Gelar Pangan Murah dan Latih Petani Lokal

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE (Papua Tengah) – TNI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui berbagai program nyata di daerah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Komandan Korem 173/Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alvianto, S.I.P., di Mako Kodim Jalan Ahmad Yani Nabire pada Selasa (22/9/2026).

Brigjen TNI Vivin Alvianto menegaskan bahwa TNI telah membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP). Satuan ini membawahi kompi-kompi khusus, seperti Kompi Pembangunan, Kompi Perikanan, dan Kompi Pertanian, guna mewujudkan program ketahanan pangan di lapangan secara konkret.

Selain membentuk satuan khusus, Brigjen TNI Vivin Alvianto beserta jajaran merangkul para pelaku usaha sembako dan sektor pertanian jauh-jauh hari. Langkah ini diwujudkan melalui penyediaan barang kebutuhan pokok di bawah harga pasar demi membantu meringankan beban masyarakat.

Tak hanya itu, Brigjen TNI Vivin Alvianto juga memfokuskan program pembinaan bagi pemuda dan putra daerah melalui Yon TP. TNI melatih para pemuda lokal untuk mengubah pola bercocok tanam dari sistem bakar ladang menjadi metode pertanian modern menggunakan cangkul. Para putra daerah yang telah dibina ini diproyeksikan menjadi duta pertanian yang akan melatih masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Terkait kesiapan pembentukan Kodam, Brigjen TNI Vivin Alvianto menjelaskan bahwa pihak Korem sedang menyiapkan sarana markas serta mengatur penataan personel. Pengaturan ini mencakup pembagian anggota Korem menjadi organik Kodam hingga penerimaan personel tambahan dari luar daerah untuk mengisi struktur Kodam yang baru.

Caca)

DPR Papua Tengah Gelar Sosialisasi Regulasi Otsus di RRI Nabire, Definisi OAP Jadi Sorotan Utama

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) menggelar kegiatan sosialisasi dan dialog interaktif bersama masyarakat serta pemerintah daerah di Gedung RRI Nabire, Jalan Merdeka, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (21/9/2026) siang sekitar pukul 15.00 WIT.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan Otonomi Khusus (Otsus) sekaligus mengenalkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang telah rampung serta menjelaskan tahapan penyusunannya.

Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menyampaikan bahwa Lembaga Legislatif Papua Tengah bergerak cepat dalam menjalankan fungsi pembentuk Perda. Hanya dalam kurun waktu tiga bulan, DPRPT berhasil menyelesaikan puluhan rancangan regulasi daerah.

Meski demikian, John mengungkapkan bahwa Perda Nomor 114 Tahun 2026 yang mengatur tentang kriteria Orang Asli Papua (OAP) memicu sorotan tajam dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat.

“Perda Nomor 114 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua memang memerlukan revisi. Kami telah berdiskusi dengan pimpinan DPRPT dan mendapatkan lampu hijau untuk segera mengagendakan rapat pembahasan ulang bersama Bapemperda pada Oktober mendatang,” ujar John NR Gobai.

Dalam forum dialog tersebut, aspirasi masyarakat bertumpu pada kejelasan batasan dan keaslian garis keturunan (genealogis). Mayoritas peserta dialog mendorong agar status OAP secara ketat didasarkan pada hubungan darah dengan suku atau marga yang memiliki wilayah adat jelas di Papua.

Secara umum, terdapat tiga kategori hubungan genealogis yang menjadi pokok pembahasan:

Keturunan Utuh: Anak dari pasangan suami-istri yang keduanya merupakan Orang Asli Papua (Bapak OAP dan Mama OAP).

Garis Ayah (Patrilineal): Anak dari pasangan Bapak OAP dan Mama Non-OAP. Dalam kriteria ini, hanya sang anak yang menyandang status OAP, sementara sang ibu tetap berstatus Non-OAP.

Garis Ibu (Matrilineal): Anak dari pasangan Bapak Non-OAP dan Mama OAP. Dalam skenario ini, anak mendapatkan pengakuan status ke-Papua-an secara genetis dari sang ibu. Namun, status ini tidak berlaku bagi sang ayah, dan pihak ayah tidak berhak membeli atau mengklaim marga Papua.

Forum tersebut secara tegas menolak klaim status OAP yang hanya didasarkan pada lamanya seseorang berkarya di tanah Papua, maupun lewat jalur pengangkatan adat oleh kepala suku. Peserta mengkritik keras praktik pemberian marga atau gelar adat kepada figur yang tidak memiliki ikatan darah dengan wilayah adat setempat.

Menanggapi hal tersebut, John menegaskan bahwa DPRPT akan memasukkan klausul larangan tegas dalam revisi Perda mendatang untuk menghentikan praktik obral status ke-Papua-an.

“Kami akan memasukkan larangan dalam Perda bagi para kepala suku agar tidak lagi membagikan marga, nama, maupun jabatan adat secara sembarangan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan genealogis. Praktik seperti ini mengancam eksistensi masyarakat adat,” tegasnya.

John juga menyentuh isu depopulasi masyarakat asli Papua dan mengajak generasi muda Papua untuk lebih menghargai keberlanjutan garis keturunan daerahnya sendiri.

DPRPT berkomitmen untuk mengawal proses perbaikan regulasi ini secara terbuka. Seluruh masukan dari masyarakat, termasuk hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akan menjadi bahan evaluasi bersama demi melahirkan regulasi daerah yang benar-benar berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua.

(Caca)

TNI Gelar Bakti Kesehatan di Nabire

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — TNI menggelar bakti kesehatan di Mako Kodim Lama, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Minggu (20/9/2026). Kegiatan dalam rangka HUT ke-81 TNI ini meliputi donor darah, pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD), serta pengobatan gratis bagi masyarakat setempat.

Danrem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto menegaskan bahwa prajurit tidak hanya menjaga pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melayani warga. Rangkaian kegiatan ini bertujuan memperkuat hubungan TNI dengan masyarakat sekaligus menjaga kondusivitas daerah.

Aksi donor darah diikuti 152 prajurit dari Korem 173/PVB, Kodim 1705/Nabire, Lanal Nabire, Brigif, dan Yonif wilayah Nabire. Setelah melalui proses penyaringan, petugas mengumpulkan 50 kantong darah yang memenuhi syarat untuk Rumah Sakit Nabire.

Kepala Unit Pengelola Darah Rumah Sakit (UPDRS) Nabire, Irto F. Kala Padang, menjelaskan bahwa stok darah tersebut sangat membantu penanganan pasien darurat. Sebelum tersimpan dan tersalurkan, darah donor akan melewati pemeriksaan ulang di rumah sakit.

Selain donor darah, TNI membekali sekitar 300 pelajar SMA YPPK Sion Samabusa dan SMAN 3 Nabire dengan pelatihan BHD. Pelatihan ini melatih para siswa memberikan pertolongan pertama pada korban pingsan atau henti napas.

Tim medis Polkes 17.09.03 Nabire juga memberikan layanan pemeriksaan dan obat gratis kepada puluhan warga. Dokter Polkes Nabire, Kapt. dr. Theresia Marlen Loinenak, mencatat mayoritas pasien dewasa mengeluhkan hipertensi dan kolesterol tinggi. Sementara itu, pasien anak-anak dominan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta infeksi kulit.

(Caca)

Pemkab Nabire Bongkar Pagar Lama dan Panggung Taman Gizi, Siapkan Kawasan Wisata Kuliner Terpadu

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire resmi memulai pembongkaran pagar lama dan tribun/panggung di kawasan Taman Gizi, Jalan Yos Sudarso, Nabire, pada Jumat (18/9/2026) pagi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penataan kembali area tersebut menjadi pusat wisata, kuliner, dan aktivitas UMKM bagi masyarakat.

Kegiatan penataan dan pembongkaran tersebut ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, bersama jajaran Pemerintah Daerah.

Dalam keterangannya di lokasi kegiatan, Wakil Bupati H. Burhanuddin Pawennari menjelaskan bahwa langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari hasil mediasi dan pertemuan yang dipimpin oleh Bupati Nabire di Polres Nabire pada hari sebelumnya. Pertemuan tersebut melibatkan Kepala Suku Besar Wate, enam Kepala Suku Besar Pesisir pemilik hak ulayat di Kabupaten Nabire, serta pihak keluarga besar Yayasan Navipa.

“Kita semua sudah mengetahui bahwa kemarin telah dilakukan pertemuan antara Kepala Suku Besar Wate, enam Kepala Suku Besar Pesisir yang memiliki hak ulayat, dengan pihak Yayasan Navipa,” ujar Burhanuddin.

Beliau menegaskan bahwa lahan yang membentang mulai dari samping Pagar Masjid Baiturrahman, Pagar Kelurahan, area Taman Gizi, Kantor Pos, hingga Pasar Suku Mappi dan Terminal merupakan aset resmi Pemerintah Kabupaten Nabire yang telah memiliki sertifikat sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Sesuai yang disampaikan Pak Bupati, hari Jumat ini kita langsung lakukan pembongkaran. Saya bersama Pak Bupati, Pak Sekda, Danlanal, serta jajaran pimpinan OPD terkait hadir bersama untuk menyaksikan langsung bahwa pagar lama dan tribun yang sudah tidak layak pakai ini resmi dibongkar,” lanjutnya.

Proses pembongkaran targetnya diselesaikan dalam waktu satu hari. Setelah proses pembongkaran dan pembersihan area selesai, Pemkab Nabire akan menata ulang kawasan tersebut agar siap digunakan sebagai pusat penampungan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelaku UMKM.

“Kawasan ini akan ditata menjadi Taman Gizi, pusat kuliner, dan taman wisata bagi masyarakat Kabupaten Nabire. Seluruh aktivitas PKL, mulai dari jualan bakso, kelapa muda, es buah, hingga wahana permainan anak-anak akan dipusatkan di sini secara terpadu,” jelas Wakil Bupati.

Selain pembongkaran fasilitas di Taman Gizi, Pemkab Nabire juga memberikan perhatian pada pemukiman warga di kawasan belakang Taman Laut (samping Masjid Baiturrahman). Berdasarkan pendataan bersama Ketua RT setempat, terdapat sekitar 51 Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di area tersebut.

Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memberikan batas waktu selama satu minggu bagi warga setempat untuk mengosongkan lokasi tersebut secara mandiri sebelum dilakukan penertiban oleh Pemkab Nabire.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga yang bermukim di lokasi tersebut, agar dapat mendukung program pemerintah. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memberikan dan membangun yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nabire,” tutup Burhanuddin.

(Red)

Gabungan Masyarakat Adat Gelar Aksi di DPR Provinsi Papua Tengah, Pertanyakan Kejelasan Hak Adat dan Nasib Ekonomi Warga

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Sejumlah warga masyarakat adat gabungan, Nifasi, Dani, Membramo dan Makimi, menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, Jalan Pepera, Nabire, pada Jumat (18/9/2026). Aksi tersebut dipimpin oleh Ibu Maria Erari selaku penanggung jawab aksi, yang menyuarakan kekecewaan dan tuntutan masyarakat adat terkait perlindungan hak ulayat serta kelangsungan hidup warga lokal.

Dalam orasi yang disampaikannya secara tegas, Ibu Maria Erari menekankan bahwa tanah dan sumber daya alam di wilayah tersebut merupakan hak adat turun-temurun dari para leluhur, khususnya bagi pemilik hak ulayat suku Makimi dan Wate. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak pernah menumpang atau meminta-minta di tanah orang lain, melainkan berdiri di atas tanah warisan mereka sendiri yang diakui dalam kerangka Undang-Undang Otonomi Khusus.

Ibu Maria juga menyoroti rumitnya persoalan perizinan dan tata kelola kawasan hutan serta kegiatan operasional perusahaan (seperti PT Kristalin/mineral). Menurutnya, ketidakjelasan prosedur serta miskomunikasi antara pemerintah dan pihak perusahaan telah mengorbankan masyarakat kecil. Penghentian operasional perusahaan berdampak langsung pada perekonomian warga yang bergantung pada bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pembiayaan anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

“Kami masyarakat kecil hanya ingin makan, kesehatan, dan pendidikan. Perusahaan selama ini turut memperhatikan gereja, rumah warga, dan biaya sekolah anak-anak kami. Ketika aktivitas terhenti akibat persoalan aturan dan perizinan, masyarakat adat yang menjadi korban,” ujar Maria dalam orasinya.

Ia juga mengkritik kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan para pemangku kepentingan yang dinilai sering kali mengabaikan suara perempuan serta masyarakat adat di tingkat akar rumput. Maria meminta agar DPR Provinsi Papua Tengah serta pemerintah daerah segera mengambil langkah bijak untuk memediasi dan menyelesaikan hambatan perizinan tersebut agar hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi.

Aksi penyampaian aspirasi ini diakhiri dengan penyerahan pernyataan sikap resmi serta dokumen bukti kontribusi sosial dan tuntutan masyarakat adat kepada pihak DPRD untuk ditindaklanjuti.
(Red)

Acer Smart School Awards 2026 Resmi Dibuka, Tantang Guru dan Sekolah Hadirkan Inovasi Berbasis AI

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id – Surabaya, 17 September 2026 – Memasuki tahun keenam penyelenggaraannya, Acer Indonesia kembali menghadirkan Acer Smart School Awards (ASSA) 2026, ajang penghargaan nasional yang mengapresiasi sekolah dan pendidik yang menghadirkan inovasi dalam pembelajaran. Pada penyelenggaraan tahun ini, ASSA memperkuat fokus pada pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), dan coding untuk mendukung sistem pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, berkelanjutan, sekaligus relevan dengan kompetensi di era digital.

Sejak diluncurkan pada 2021, ASSA menjadi bagian dari komitmen Acer dalam mendorong daya guna teknologi sekaligus memberikan apresiasi kepada institusi dan pendidik yang menghadirkan praktik pembelajaran kreatif. Tahun ini, ASSA 2026 menghadirkan dua kategori, yakni School of The Year Award bagi institusi pendidikan serta Guru Kreatif Award bagi para pendidik yang mampu mengintegrasikan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI) untuk menciptakan proses pembelajaran yang inovatif dan adaptif.

Fransisca Maya, Head of Marketing, Acer Indonesia, mengatakan, “AI dan coding kini menjadi bagian dari kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Untuk itu penting bagi sekolah maupun pendidik, tidak hanya mengenal teknologi melainkan juga memahami bagaimana teknologi dapat diimplementasikan. Melalui Acer Smart School Awards 2026, kami ingin memberikan apresiasi sekaligus mendorong lebih banyak inovasi yang dapat memberikan dampak nyata bagi siswa dan lingkungan pendidikan.”

Berbeda dari penyelenggaraan ASSA sebelumnya, ASSA 2026 memberikan bobot penilaian lebih besar pada implementasi dan bukti nyata, bukan sekadar visi transformasi digital. Peserta kategori School of The Year ditantang menunjukkan evidence atau bukti atas inovasi yang dilakukan, dampaknya terhadap ekosistem pendidikan, serta penerapan prinsip sustainability. Sementara peserta Guru Kreatif Award perlu mengirimkan project pembelajaran yang memanfaatkan AI, lengkap dengan karya yang dihasilkan atau artefak dalam bentuk objek buatan.

Inovasi juga hadir dalam tahap akhir penilaian melalui Acer Innovation Arena. Dalam sesi ini, para finalis akan diuji secara live untuk melihat kemampuan mereka dalam memahami studi kasus, menyusun struktur pemikiran, serta mengembangkan solusi berbasis AI dalam waktu yang terbatas.

Sebagai langkah awal membangun kelas masa depan melalui penerapan teknologi dan AI, seluruh peserta ASSA 2026 juga mendapat kesempatan untuk mengikuti rangkaian pelatihan Acer Smart School Academy yang berkolaborasi dengan Intel® Skills for Innovation (SFI) pada bulan November 2026. Melalui pelatihan yang mendalam, para guru akan memperoleh pengetahuan sekaligus praktik langsung dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum, merancang pengalaman belajar berbasis proyek, serta mengembangkan keterampilan masa depan siswa. Materi yang diberikan mencakup design thinking, computational thinking, pemrograman, analisis data, simulasi, sampai pemanfaatan AI dan machine learning secara relevan dan terukur.

ASSA 2026 terbuka bagi sekolah, sekolah luar biasa (SLB), madrasah, dan guru di seluruh Indonesia, mulai dari jenjang yang setara dengan SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA, dan SMK/MAK. Acer akan memilih satu pemenang School of The Year dan tiga pemenang Guru Kreatif Award pada setiap jenjang yang dikompetisikan. Dengan total hadiah senilai lebih dari Rp600 juta, ASSA 2026 akan menjadi kompetisi dan ruang bagi institusi pendidikan dan pendidik dalam menunjukkan praktik terbaik sekaligus mempercepat penerapan teknologi dalam dunia pendidikan.

Pendaftaran ASSA 2026 dibuka mulai 16 September 2026 melalui laman acerid.com/smartschool. Ikuti update terkini seputar rangkaian program ASSA dan Acer Smart School Academy melalui media sosial Acer Indonesia.

###
Tentang Acer
Didirikan pada tahun 1976, Acer adalah salah satu perusahaan ICT terkemuka di dunia dan telah hadir di lebih dari 160 negara. Acer berkembang dan berinovasi di seluruh lini produknya yakni komputer dan display, sekaligus berekspansi ke lini bisnis baru. Acer juga berkomitmen terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan dengan terus mengeksplorasi peluang-peluang baru yang sejalan dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan. Acer Group didukung oleh hampir 12.000 karyawan yang berdedikasi dalam riset, desain, pemasaran, penjualan, serta dukungan produk, solusi, dan layanan yang menjembatani manusia dan teknologi. Kunjungi www.acer.com untuk informasi lebih lanjut.

Tentang Acer Indonesia
Acer Indonesia mulai beroperasi tahun 1999 dan merupakan pemain utama di industri PC Indonesia. Acer telah mencatat pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, termasuk pemimpin pasar laptop untuk sektor pendidikan di Indonesia. Saat ini Acer Indonesia telah berkembang dari perusahaan hardware menjadi hardware + solutions + services, menawarkan berbagai produk, solusi, layanan, dan manpower dengan teknologi terkini. Selama perjalanan bisnisnya, Acer memperoleh prestasi yang menempatkannya sebagai merek laptop dan PC pilihan masyarakat Indonesia. Terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima, di antaranya; Indonesian Customer Satisfaction Award selama 11 tahun berturut-turut, dan penghargaan Top Brand Award selama 19 tahun berturut-turut sejak tahun 2008 – 2026. Acer secara konsisten mengembangkan portofolionya melalui lini Predator Gaming untuk kebutuhan gaming dan esports, Altos untuk solusi bisnis perusahaan, Acerpure untuk hidup lebih nyaman, serta Acer Fashion yang menghadirkan produk lifestyle dan wearable. Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi tanpa batas dengan konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui jaringan layanan purnajual yang dapat ditemui di 106 lokasi di 84 kota pada 34 provinsi di Indonesia dan 1 lokasi di Timor Leste, Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24 jam setiap harinya.

Situs : acer.com/id-id
Press Room : acerid.com/siaran-pers
Blog : acerid.com
Instagram & X : acerID
Facebook : facebook.com/acerindonesia
YouTube : youtube.com/acerindonesia

Media Contacts Acer Indonesia

Anandita Puspitasari
Corporate Marketing Manager – Acer Indonesia
anandita.puspitasari@acer.com
+62812 8656 6755

Andi Anggana
Public Relations – Advo Indonesia
andi@advo-indonesia.com
+62878-7818-1191

©2026 Acer Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Acer dan logo Acer adalah merek dagang terdaftar dari Acer Inc. Merek dagang lain, merek dagang terdaftar, dan/atau merek layanan, yang ditunjukkan atau sebaliknya, adalah properti dari pemiliknya masing-masing. Semua penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan atau kewajiban dan mungkin tidak tersedia melalui semua saluran penjualan. Harga yang tercantum adalah harga eceran saran produsen dan dapat bervariasi berdasarkan lokasi. Pajak penjualan yang berlaku akan ditambahkan.

Herman Sayori: MBG Bukan Hanya Soal Gizi, Tapi Gerakkan Ekonomi Masyarakat

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, Nabire | Ketua Dewan Adat Papua Tengah Wilayah Nabire, Herman Sayori, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Herman menyampaikan pandangan tersebut saat ditemui di Pantai Manase, Nabire, Senin (14/9/2026) sekitar pukul 15.30 WIT.

Menurut Herman, MBG menciptakan rantai ekonomi yang dapat melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Mulai dari petani, nelayan, peternak hingga pelaku usaha yang memasok kebutuhan dapur MBG.

“Di dalam MBG itu ada nilai ekonomi, ada nilai kesehatan. Itu yang nanti akan mempermudah perputaran ekonomi untuk masyarakat,” kata Herman.

Ia menjelaskan, bahan makanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG dapat berasal dari produksi masyarakat setempat. Misalnya, ikan dari nelayan, telur dari peternak serta sayuran dan bahan pangan lainnya dari hasil kebun masyarakat.

“Kalau ikan yang mereka masak itu ikan dari nelayan, telur dari peternak, maka di dalam sini ada satu rantai kehidupan,” ujarnya.

Herman menilai rantai pasok tersebut dapat membuka peluang pendapatan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan formal. Hasil kebun, tangkapan ikan maupun produksi peternakan dapat menjadi bagian dari kebutuhan program MBG.

Di sisi lain, MBG juga dinilai dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua. Kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak dapat dipenuhi melalui program pemerintah tersebut.

Terkait pelaksanaan aksi unjuk rasa pada 15 September 2026, Herman juga mengajak seluruh masyarakat dan peserta aksi untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, namun harus dilakukan secara aman, damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Ia mengimbau peserta aksi agar tetap menjaga situasi kondusif, mengikuti ketentuan yang berlaku serta menghindari tindakan provokasi, kekerasan, perusakan fasilitas umum maupun tindakan lain yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.

“Mari kita jaga keamanan bersama. Aspirasi boleh disampaikan, tetapi jangan sampai mengganggu ketertiban dan merugikan masyarakat lainnya,” ujarnya.

Karena itu, Herman mengajak masyarakat melihat pelaksanaan MBG secara bijak dan positif. Namun, ia menegaskan pengawasan tetap diperlukan agar program berjalan sesuai tujuan.

“Kalau satu lumbung ada tikus, bukan lumbungnya yang dibakar, tetapi dibenahi bagaimana supaya tikus tidak masuk merusak isi lumbung,” tegasnya.

Herman mengatakan setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG harus ditangani berdasarkan fakta. Termasuk apabila ditemukan dugaan keracunan makanan, pemeriksaan menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui penyebabnya.

“Biarkan pihak yang berwenang memeriksa dan membuktikan apakah betul racun atau apakah ada penyebab lain, termasuk kalau ada unsur kesengajaan,” katanya.

Menurut Herman, seluruh pihak yang terlibat dalam MBG harus menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin. Hal itu penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan gizi.

Ia juga menekankan pentingnya seluruh pihak menjaga komunikasi dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama informasi yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia berharap MBG dapat dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat pemenuhan gizi tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung pertumbuhan anak dalam jangka panjang.

Herman menilai pemenuhan gizi secara berkelanjutan dapat membantu membentuk generasi Papua dan Indonesia yang sehat dan cerdas. Program tersebut juga diharapkan turut mendukung pembentukan karakter anak-anak di masa depan.

Karena itu, ia mengajak pemerintah, masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat untuk bersama-sama menjaga pelaksanaan MBG. Rantai pasok dari masyarakat hingga dapur MBG juga diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Herman kembali mengajak seluruh elemen masyarakat Papua Tengah untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap kegiatan masyarakat, termasuk aksi penyampaian pendapat pada 15 September 2026, sehingga aspirasi dapat disampaikan secara damai tanpa mengganggu aktivitas dan keamanan masyarakat.

(Red)

Polres Nabire Pastikan Aksi Unjuk Rasa Pelajar Tolak MBG Berjalan Aman dan Kondusif

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE, – Aksi penyampaian aspirasi oleh kalangan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua (SPWP) terkait penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nabire, Papua Tengah, berjalan aman dan kondusif pada Senin pagi, 15 September 2026.

Berlokasi di kawasan Bandara Lama Nabire, Jalan Jenderal Sudirman, aksi yang dimulai sejak pukul 08.00 WIT tersebut akhirnya membubarkan diri secara tertib pada pukul 12.30 WIT.

Untuk mengawal jalannya aksi, sebanyak 467 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan ke lokasi. Pengamanan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., M.H., CPHR., didampingi Danlanal Nabire serta Wakapolres Nabire.

Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, mengapresiasi para peserta aksi yang mau membangun komunikasi baik dengan aparat, sehingga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

“Kita semua gabungan TNI-Polri berjumlah 467, kami melaksanakan pelayanan penyampaian aspirasi dari adik-adik pelajar… Dimulai dari pukul 08.00 WIT tadi pagi sampai berakhir barusan kita lihat mereka bubar pukul 12.30 WIT. Secara umum situasi berjalan aman lancar, dan komunikasi antara kami dan adik-adik juga mereka mau mendengarkan kami dengan baik… Hari ini berakhir dengan situasi yang cukup tenang.”

Meski aksi berjalan kondusif, AKBP Samuel D. Tatiratu juga memberikan imbauan tegas kepada para orator dan koordinator lapangan agar tidak lagi menyelipkan ujaran-ujaran provokatif yang mengarah pada tindakan kriminal, seperti ancaman pembakaran.

“Sekiranya apabila dari adik-adik itu ada penyampaian dan belum bisa dipenuhi, jangan lagi menyampaikan ujaran atau penyampaian berkaitan dengan bakar-membakar, karena itu ada kaitannya nanti dengan pidana terkait pengancaman. Kita belajar berorganisasi, kita belajar menyampaikan aspirasi dengan baik dan tertib.”

Kapolres berharap komunikasi dan koordinasi yang baik seperti ini dapat terus terjalin ke depannya guna mencegah potensi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Nabire.

Tak lupa, pihak kepolisian juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur TNI, Brimob, Satgas ODC, serta jajaran Polda Papua Tengah yang telah bersinergi menjaga kedamaian di Tanah Nabire.

(Red)

LMA Papua Tengah Periode 2026–2030 Dilantik, Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah dan Jaga Perdamaian

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Tengah bersama LMA Kabupaten se-Papua Tengah periode 2026–2030 resmi dilantik dalam kegiatan yang berlangsung di Aula LPP RRI Nabire, Kabupaten Nabire, Senin (14/9/2026). Kegiatan mengusung tema “Lembaga Masyarakat Adat Bersama Pemerintah dan Masyarakat Wujudkan Provinsi Papua Tengah yang Aman, Damai dan Maju” dan dihadiri sekitar 130 peserta, termasuk unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat serta para pengurus LMA yang dilantik.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua sekaligus Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI, Letkol (Tituler) Dr. Lenis Kogoya, S.Th., M.Hum., dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan pemberian amanah kepada para pengurus untuk melayani masyarakat. “Pelantikan ini bukan sekadar acara seremonial. Pelantikan merupakan pemberian amanah dan tanggung jawab kepada orang-orang yang dipercaya untuk melayani masyarakat,” tegas Lenis.

Lenis meminta LMA di seluruh Papua Tengah dapat menjadi lembaga yang hadir di tengah masyarakat, terutama dalam menyelesaikan persoalan sosial dan konflik melalui pendekatan adat dan musyawarah. Menurutnya, pemerintah dan lembaga adat harus berjalan bersama dalam menghadapi berbagai persoalan di daerah. “Lembaga adat harus memiliki jiwa melayani, jiwa mendamaikan, jiwa melindungi, dan jiwa mengayomi masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengajak seluruh pihak bersama-sama menciptakan Nabire dan Papua Tengah yang aman, damai, tertib dan sejahtera.

Selain itu, Lenis menekankan pentingnya menjaga integritas pengurus LMA serta menjauhkan lembaga adat dari praktik korupsi, suap dan kepentingan politik praktis. Ia meminta para pengurus mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga netralitas lembaga adat. “Jangan menjadi pemimpin yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Jangan pula menerima suap. Jangan sampai jabatan menjadi tempat mencari keuntungan,” katanya. Ia menambahkan bahwa LMA harus tetap berdiri untuk kepentingan masyarakat adat, terlepas dari dinamika politik.

Dalam kesempatan tersebut, Korwil LMA Provinsi Papua Tengah Yona Kogoya membacakan deklarasi yang berisi komitmen LMA untuk membangun sinergi dengan pemerintah, TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan. LMA juga menyatakan dukungan terhadap program pemerintah dan Program Strategis Nasional (PSN), dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan. “Bersama-sama menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban, dan kedamaian wilayah dengan mengedepankan nilai-nilai adat, persaudaraan, musyawarah, dan menyelesaikan setiap persoalan secara damai,” demikian salah satu poin deklarasi tersebut.

Sementara itu, sambutan Gubernur Papua Tengah yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan, Marten Ukago, menyampaikan bahwa masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Papua Tengah. Pemerintah berharap LMA dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah serta berperan dalam menjaga keamanan, perlindungan budaya, pendidikan generasi muda dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “LMA harus mampu mendengar masyarakat, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan adat dan dialog, serta menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah,” kata Marten saat membacakan sambutan Gubernur.

Pelantikan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara LMA, pemerintah daerah, TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah konflik sosial maupun sengketa hak ulayat. Lenis juga mendorong dilakukannya pemetaan hak ulayat secara jelas sebagai upaya memberikan kepastian bagi masyarakat adat sekaligus mendukung pembangunan. “Kalau pemerintah mempunyai program yang baik untuk rakyat, LMA harus membantu. Kalau ada persoalan di lapangan, LMA membantu menyelesaikannya,” tegasnya. Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa dan seluruh kegiatan berlangsung aman serta lancar.
(Septi)

123...31Halaman 1 dari 31

MOST COMMENTED

- Advertisement -

POPULAR CATEGORY

© MEDIA BERITA TANAH PAPUA @2026